Rapat Koordinasi Pimpinan Daerah dalam rangka Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja Sama Daerah di Hotel Inna Sindhu Beach

Kamis, 03 Mei 2018



Berdasarkan undang-undang no 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 91 ayat ( 1 ) menyatakan bahwa dalam rangka melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dan Tugas Pembantuan oleh Daerah Kabupaten/Kota, Presiden dibantu Oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat. Selanjutnya Pasal 91 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga Disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas

Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat diberi kewenangan untuk :

1.     Membatalkan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota;

2.     Memberikan penghargaan atau sanksi kepada Bupati/Walikota terkait pemerintahan Daerah;

3.     Menyelesaikan perselisihan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan antar-Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;

4.     Memberikan persetujuan terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kota

Sehingga dalam kegiatan rakorpim tersebut diharapkan  terwujudnya pelaksanaan sebagian tugas dan wewenang Gubernur Sebagai wakil pemerintah pusat terutama dalam melakukan koordinasi, pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintah sebagaimana dimaksudkan dalam undang-undang nomor 23 tahun2014 tentang pemerintah daerah.