STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PENANAMAN MODAL PROVINSI BALI

Selasa, 04 Juli 2017

 

PEMERINTAH PROVINSI BALI

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Raya Puputan - Niti Mandala Renon

Telp. (0361) 243804 – Fax. (0361) 256905

 Denpasar 80235

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERATURANKEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BALI

NOMOR : 503/846/IVC/DISPMPT TAHUN  2017

 

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL

BIDANG PENANAMAN MODAL PROVINSI BALI

 

 

Menimbang

:

Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam pasal 2 peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal dan sesuai dengan Perda Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan salah satu fungsi Dinas di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Standar Pelayanan Minimal bidang Penanaman Modal;

 

 

 

Mengingat

:

1.    Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

 

 

 

 

 

2.    Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

 

 

3.   Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

 

 

 

4.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

 

 

 

5.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);

 

 

 

6.  Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 205 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

 

 

 

7.  Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal;

 

8.  Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal;

 

 

 

 

9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;

 

 

 

10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;

 

 

 

11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53
Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 6940);

 

 

 

12.Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10; Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8);

 

 

 

13.Peraturan Gubernur Bali Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

 

 

 

MEMUTUSKAN :

 

 

Menetapkan

:

 

 

BAB I

KETENTUAN UMUM

 

Pasal 1

 

Dalam Peraturan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini yang dimaksud dengan :

 

1.   Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali selanjutnya disingkat DPMPTSP.

2.   Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali.

3.   Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga Negara secara minimal.

4.   Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan.

5.   Indikator SPM adalah tolok ukur kuantitatif dan kualitatif yang digunakan menggambarkan besaran sasaran yang berhak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu, berupa masukan, proses hasil dan/atau manfaat pelayanan.

 

 

6.   SPM bidang pelayanan adalah tolok ukur kinerja pelayanan bidang penanaman modal yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah Provinsi Bidang Penanaman Modal, yang dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

7.   Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

8.   Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

9.   Perangkat Daerah Provinsi bidang Penanaman Modal yang disingkat PDPPM adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi, yang melaksanakan fungsi utama dibidang Penanaman Modal di Provinsi Bali.

10.  Sistem Palayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik yang selanjutnya disingkat SPIPISE, adalah sistem pelayanan perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi antara BKPM dengan PDPPM dan PDKPM.

11.  Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanaman modal dalam negeri yang dapat berupa penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Provinsi.

12.  Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing.

13.  Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  Provinsi Bali adalah Penyelenggaraan Perizinan dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat.

14.  Jenis pelayanan adalah perizinan dan non perizinan yang dikelola oleh DPMPTSP.

15.  Waktu pelayanan adalah waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses perizinan dan non perizinan.

16.  Tim teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari pejabat yang mewakili masing-masing OPD dan staf DPMPTSP Provinsi Bali yang menangani urusan pendaftaran dan informasi, pengolahan dan penerbitan, monitoring dan evaluasi yang bertugas untuk melaksanakan proses penertiban perizinan dan non perizinan sesuai dengan kewenangan OPD terkait.

 

BAB II

STANDAR PELAYANAN MINIMAL

BIDANG PENANAMAN MODAL PROVINSI BALI

 

Pasal 2

 

(1)  Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali menyelenggarakan pelayanan di bidang penanaman modal di Provinsi Bali sesuai dengan SPM Bidang Penanaman Modal.

(2)  SPM Bidang Penanaman Modal meliputi Pelayanan Dasar beserta indikator kinerja dan target pencapaiannya yang terdiri dari :

a.    Kebijakan Penanaman Modal;

b.   Kerjasama Penanaman Modal;

c.    Promosi Penanaman Modal;

d.   Pelayanan Perizinan Penanaman Modal;

e.    Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;

f.     Pengelolaan Data dan Sistem Indormasi Penanaman Modal; dan

g.    Pendidikan dan Pelatihan penanaman modal.

(3)  Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali menyelenggarakan Pelayanan Dasar Bidang Penanaman Modal sesuai dengan SPM yang terdiri dari jenis pelayanan, indikator kinerja dan target.

Pasal 3

 

Pelayanan dasar Kebijakan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a meliputi Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM), Rapat Koordinasi Perencanaan Penanaman Modal Daerah (RKPPMD) dan Temu Usaha.

 

Pasal 4

 

Pelayanan dasar kerjasama penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b meliputi penyusunan temu usaha antara usaha besar, menengah, kecil dan kemitraan usaha.

 

Pasal 5

 

Pelayanan dasar Promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c meliputi penyusunan kegiatan pameran dan temu usaha di dalam dan di luar negeri.

 

Pasal 6

 

Pelayanan dasar Pelayanan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d meliputi pelayanan perizinan dan non perizinan, pelayanan pengaduan, pelayanan melalui Sistem Pelayanan Informasi Perizinan Investasi Secara Elektorik (SPIPISE).

 

Pasal 7

 

Pelayanan dasar Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e meliputi pelayanan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) melalui sistem online.

 

Pasal 8

 

Pelayanan dasar Pengelolaan data dan Sistem Informasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f meliputi Kegiatan Pembuatan Video Profil Investasi Daerah.

 

Pasal 9

 

Pelayanan dasar Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat(2) huruf g Tersedianya Sumber Daya Aparatur yang memadai.

 

Pasal 10

 

Jenis pelayanan, indikator kinerja dan target sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) tercantum dalam lampiran I, lampiran II, lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali ini.

 

BAB III

PENGORGANISASIAN

 

Pasal 11

(1)  Kepala Dinas bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan dibidang penanaman modal sesuai dengan SPM Bidang Penanaman Modal yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Bali.

(2)  Penyelenggaraan pelayanan di bidang Penanaman Modal sesuai dengan SPM Bidang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara operasional dikoordinasikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi.

(3)  Penyelenggaraan pelayanan Bidang Penanaman Modal dilakukan oleh aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi.

 

BAB IV

PELAKSANAAN

 

Pasal 12

 

(1)  SPM Bidang Penanaman Modal yang ditetapkan merupakan acuan dalam perencanaan program pencapaian penerapan SPM di Bidang Penanamam Modal.

(2)  SPM Bidang Penanaman Modal dilaksanakan sesuai dengan pedoman penyusunan SPM dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

 

BAB V

PELAPORAN

 

Pasal 13

 

(1)  Kepala dinas  menyampaikan laporan tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM Bidang Penanaman Modal kepada Gubernur Bali dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.

(2)  Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan untuk melakukan monitoring dan evaluasi penerapan SPM Bidang Penanaman Modal Provinsi Bali.

 

BAB VI

MONITORING  DAN  EVALUASI

 

Pasal  14

 

Hasil laporan penerapan dan pencapaian SPM Bidang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dipergunakan sebagai bahan pembinaan dan pengawasan dalam :

a.    Penerapan SPM Bidang Penanaman Modal;

b.   Pengembangan kapasitas DPMPTSP Provinsi Bali; dan

Pemberian penghargaan bagi Aparatur Sipil Negara yang berprestasi sangat baik.

 

Pasal 15

 

Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

 

BAB  VII

PENGEMBANGAN KAPASITAS

 

Pasal  16

 

(1)  Kepala Dinas memfasilitasi pengembangan kapasitas melalui kegiatan peningkatan kemampuan sistem, kelembagaan dan sumber daya manusia (SDM).

(2)  Fasilitasi pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :

a.  Sosialisasi kebijakan penanaman Modal;

b.  Bimbingan dan Pelatihan;

c.  Petunjuk teknis ; dan

d.  Bantuan lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

 

BAB  VIII

PENDANAAN

 

Pasal 17

 

Biaya dalam penyelenggaraan monitoring dan evaluasi SPM Bidang Penanaman Modal, serta pengembangan kapasitas SDM dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Bali.

 

BAB  IX

PEMBINAAN

 

Pasal 18

 

(1)  Pembinaan teknis terhadap kinerja penerapan dan pencapaian SPM Bidang Penanaman Modal dilakukan BKPM.

(2)  Kepala Dinas melakukan pembinaan terhadap kinerja penerapan dan pencapaian SPM Bidang Penanaman Modal Kabupaten/Kota.

 

BAB  X

KETENTUAN  PENUTUP

 

Pasal 19

 

Peraturan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

 

 

 

 

Ditetapkan di Denpasar

pada tanggal,  8 Pebruari 2017

 

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BALI,

 

 

IDA BAGUS MADE PARWATA,SE,M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19581231 198510 1 003


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN I Peraturan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali

 

Nomor

:

503/846/IVC/DISPMPT TAHUN 2017

 

Tanggal

:

8 Pebruari 2017

 

PELAYANAN DASAR DAN INDIKATOR TARGET KINERJA

No.

Pelayanan Dasar

Indikator Kinerja

Target tahunan

2017

2018

1.

Pelayanan Perizinan Penanaman Modal

Penyelesaian Perizinan Penanaman Modal Dengan SPIPISE sesuai SOP

100%

100%

2.

Pelayanan Pegaduan

Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap Layanan Perizinan

100%

100%

3.

Pemberian Insentif Dan Kemudahan Penanaman Modal

Jumlah Perusahaan yang mendapatkan insentif dan jumlah perusahaan yang mendapatkan kemudahan

100%

100%

4.

Kebijakan Penanaman Modal

RUPM, RKPPMD dan Temu Usaha Kemitraan

100%

100%

5.

Kerjasama Penanaman Modal

Temu Usaha antara Usaha Besar dan Kecil, Kemitraan Usaha

100%

100%

6.

Promosi Penanaman Modal

Kegiatan Pameran dan Temu usaha di Dalam dan di Luar Negeri

100%

100%

7.

Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan

100%

100%

8.

Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Pembuatan Video Profil Investasi Daerah

100%

100%

9.

Pendidikan Dan Pelatihan Penanaman Modal

Tersedianya Sumber Daya Aparatur yang memadai

100%

100%

 

 

 

 

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BALI,

 

 

IDA BAGUS MADE PARWATA,SE,M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19581231 198510 1 003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN II Peraturan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali

 

Nomor

:

503/846/IVC/DISPMPT TAHUN 2017

 

Tanggal

:

8 Pebruari 2017

 

JENIS DAN WAKTU PENYELESAIAN PERIZINAN DI BIDANG PENANAMAN MODAL

NO.

JENIS

WAKTU

1.

Pendaftaran Penanaman Modal

7 Hari

2.

Izin Prinsip Penanaman Modal

7 Hari

3.

Izin Perluasan Penanaman Modal

10  Hari

4.

Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal

10 Hari

5.

Izin Usaha Penanaman Modal

14 Hari

6.

Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal

14 Hari

7.

Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal/Izin Usaha Perubahan

14 Hari

 

 

 

 

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BALI,

 

 

IDA BAGUS MADE PARWATA,SE,M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19581231 198510 1 003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN III Peraturan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali

 

Nomor

:

503/846/IVC/DISPMPT TAHUN 2017

 

Tanggal

:

8 Pebruari 2017

 

Bagan Alur Mekanisme Pelayanan Perizinan Terpadu

Di Bidang Penanaman Modal Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sekat Managemen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BALI,

 

 

IDA BAGUS MADE PARWATA,SE,M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19581231 198510 1 003